Anggaran BKPM 2014 Capai Rp 609 Miliar

09-09-2013 / KOMISI VI

Pagu Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tahun anggaran 2014 mencapai Rp 609.101.990.000. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (9/9).

Pengajuan pagu anggaran BKPM tersebut merupkan bagian dari pembahasan RUU APBN 2014 yang akan disusun oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto (F-PG) saat memimpin rapat mengatakan, pagu anggaran tersebut nantinya akan diajukan ke Banggar secara tertulis untuk disinkronisasi.

Hadir mendampingi Airlangga, Aria Bima (F-PDI Perjuangan) Wakil Ketua Komisi VI. Rapat dihadiri langsung Kepala BKPM Chatib Basri. Sementara itu, Anggota Komisi VI Ferrari Roemawi (F-PD), usai rapat mengatakan, anggaran BKPM akan dibahas secara lebih rinci dalam POKJA Komis VI.

Ketika ditanya apakah pagu anggaran BKPM itu realistis, Ferrari menjawab, “Kalau secara umum dari awal kita lihat cukup realistis. Bagaimana keputusannya, saya pikir perlu kita perdalam lagi. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, realisasi investasi, dan sebagainya, masih akan kita lihat. Dan koreksi terhadap anggaran dimungkinkan.”

Sementara itu Kepala BKPM Chatib Basri dalam rapat tersebut menjelaskan, program dan kegiatan BKPM sesuai anggaran 2014 yang diajukan meliputi, pengembangan sistem pelayanan informasi secara elektronik, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, pengembangan SDM dan peningkatan pelayanan hukum penanaman modal. (mh), foto : wy/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...